PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMO1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATN KERJA DI PT SARI HUSADA Tbk. YOGYAKARTA SAMPAI TAHUN 1991-2000.

Sukaelan*

          * Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

 ABSTRAK

PT Sarihusada, adalah perusahaan susu dan makanan bergizi yang didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1954 dengan nama NV Saridele, kemudian pada 8 Mei 1972 menjadi PT Sari Husada, kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa / United Nations International Children's Emergency Fund, kedua memiliki visi dan misi yang sama yakni memperbaiki status gizi anak bangsa dengan membangun Pabrik dengan Nama NV Saridele, Dalam proses produksinya untuk menghasilkan produk sangat konsen dengan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya – upaya untuk menjamin terlaksananya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sudah dimulai sejak pabrik pertama kali beroperasi, walaupun upaya – upaya ini masih bersifat umum.

Pelaksanaan penerapan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja masih banyak yang harus diupayakan demi terwujudnya tempat kerja yang aman, sehat dan selamat. Hal ini tercermin dari kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja yang belum optimal. Antara lain medical check up baru dimulai untuk keseluruhan karyawan tahun 2001, pengusaha wajib menjelaskan potensi bahaya ditempat kerja kepada seluruh karyawan dan cara pencegahannya, pengurus harus melaksanakan semua syarat keselamatan. Hasil Analisa kecelakaan 1991-2001 Angka Kekerapan (Frequency Rate) cenderung menurun, hanya pada tahun 1994 terdapat 7 orang yang mengalami kecelakaan. Angka Keparahan (Saverity Rate) 1992 kecelakaan lalulintas 1 orang trouma kepala dan tahun 2000 terjadi kecelakaan lalulintas yang berakibat fatal. Angka Rata-rata hilangnya hari kerja (Avarage Days Charged) tahun 1993 perusahaan kehilangan hari kerja karena kecelakaan 146 hari sedang tahun-tahun lainnya kehilangan 5 sampai 18 hari. Safe T-Score, periode 1991-2000, Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan dengan baik. Kecuali pada tahun 1998 STS menunjukkan -3,95 artinya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja mengalami penurunan.  

 Kata Kunci: Pelaksanaan Undang-undang keselamatan No:1 tahun 1970, Sari Husada.

ABSTRACT

PT Sari Husada, a dairy and nutritious food company founded on August 14, 1954 by name NV Saridele, then on May 8, 1972 became PT Sari Husada, It is collaboration between the Government of Indonesia and the United Nations International Children's Emergency Fund, they are has the same vision and mission which is to improve the nutritional status of the nation's children by building a Factory with the name NV Saridele, in the production process to produce highly concentrated products with guaranteed occupational health and safety. Efforts to ensure the implementation of occupational health and safety guarantees have begun since the factory first operated, although these efforts are still general in nature.

The implementation of occupational health and safety guarantees in accordance with Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety still needs to be pursued for the realization of a safe, healthy and safe workplace. This is reflected in the work safety and health activities that have not been optimal. Among other things a new medical check-up was started for all employees in 2001, employers must explain the potential hazards in the workplace to all employees and how to prevent them, the management must implement all safety requirements. Accident Analysis Results 1991-2001 Frequency rates tend to decrease, only in 1994 there were 7 people who had an accident. Rate Severity (Saverity Rate) 1992 traffic accident 1 trouma head and in 2000 a traffic accident that was fatal. The average number of lost work days (Avarage Days Charged) in 1993 companies lost work days due to accidents 146 days while other years lost 5 to 18 days. Safe T-Score, 1991-2000, Occupational Health and Safety Guarantee goes well. Except in 1998 STS showed -3.95 meaning that the guarantee of occupational safety and health has decreased.

Keywords: Implementation of safety Law No: 1 of 1970, Sari Husada.

Bekerja pada Ketinggian adalah kegiatan atau aktifitas pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja pada Tempat Kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan Tenaga Kerja atau orang lain yang berada di Tempat Kerja cedera atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan harta benda. 

Pengertian bekerja di ketinggian menurut peraturan baru ini memiliki perbedaan fundamental dengan pemahaman yang selama ini berkembang. Sebelumnya praktisi terbatas pada lingkup pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian diatas 1,8 meter, sedangkan pada permenaker 09 tahun 2016 tidak memberi batasan terkait ukuran dan tempat kerja. Penekanan lebih kepada aspek adanya ‘beda tinggi’ dan memiliki potensi jatuh.

Bekerja pada Ketinggian wajib memenuhi persyaratan K3 yang meliputi:

• perencanaan;

• prosedur kerja;

• teknik bekerja aman;

• APD,Perangkat Pelindung Jatuh, dan Angkur; dan

• Tenaga Kerja.

Perencanaan:

1. Memastikan bahwa yang bekerja di ketinggian telah bekerja dengan tepat dan aman

2. Memastkan bahwa pekerjaan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang tidak membahayakan.

3. Wajib bekerja sesuai dengan HIRAC / JSAnya

4. Memastikan bahwa pekerjaan tidak bisa dilakukan di lantai dasar

5. Wajib melakukan langkah -langkah yang tepat dan memadai untuk mencegah kecelakaan

Langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan Kerja tidak terbatas pada:

• memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan kondisi ergonomi yang memadai melalui jalur masuk (access) atau jalur keluar (egress) yang telah disediakan; dan

• b. memberikan peralatan keselamatan kerja yang tepat untuk mencegah Tenaga Kerja jatuh jika pekerjaan tidak dapat dilakukan pada tempat atau jalur sebagaimana dimaksud dalam point diatas

PROSEDUR KERJA:

Wajib punya SOP yang memuat: 

• • • 1. teknik dan cara perlindungan jatuh;

      2. cara pengelolaan peralatan;

      3. teknik dan cara melakukan pengawasan pekerjaan;

      4. pengamanan Tempat Kerja; dan

      5. kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

diketahui dan dipahami dengan baik oleh Tenaga Kerja dan/atau orang yang terlibat dalam pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai. Selain itu Pengusaha / Pengurus wajib memasang sign pembagian wilayah berbahaya dan wilayah aman secara jelas. Membatasi beban yang boleh dibawa tenaga Kerja maksimal 5 Kg, selaian Alat Pelindung Diri yang dikenakan.

KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

1.   Pengusaha/Pengurus wajib membuat rencana Kerja

2.   Rencana tanggap darurat sebagaimana dimaksud

       a.   Tenaga PPPK

       b.   Peralatannya

       c.   Fasilitas PPPK

      d.   No. Telp Personil PPPK

      e.   Denah Jalur Evakuasi

3.   Khusus untuk tenaga kerja yang akan bekerja di ketinggian harus dipastikan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan                    antara lain:

       a.   Sehat jasmani dan rohani, 

       b.   Sebelumnya tidak habis begadang, ronda, dalam keadaan Lelah

       c.   Tekanan darah tidak tinggi, tidak rendah

      d.   Adanya pernyataan tidak tidak takut ketinggian dan tidak menderita sakit epilepsi.

Begitu besarnya resiko bekerja di ketinggian memiliki resiko tinggi yang dapat menimbulkan terjadinya bahaya disekitar anda. Oleh karena itu, penggunaan alat pelindung diri sangatlah penting untuk keselamatan diri. Tetapi sampai saat ini, ternyata masih banyak pekerja yang kurang memperhatikan keselamatan diri saat bekerja diketinggian. Padahal sudah jelas jika menggunakan alat pelindung diri bisa mengurangi resiko bahaya benda yang menimpa diri anda.

Kelalaian seorang pekerja dapat menimbulkan kecelakaan baik bagi dirinya, orang lain ataupun rusaknya peralatan kerja di lokasi. Untuk meminimalkan kecelakaan saat bekerja di ketinggian, anda harus memperhatikan hal-hal penting ketika akan memulai bekerja di ketinggian, dibwah ini:

12 Tips Aman Bekerja pada Ketinggian :

1. Pastikan Anda sudah memiliki Surat Ijin Kerja untuk bekerja di ketinggian

2. Pelajari dan pahami sistem perlindungan jatuh dengan menggunakan alat pelindung diri yang tepat

3. Amankan lokasi untuk bekerja diketinggian

4. Gunakan Alat Pelindung Diri (diantaranya full body harness, lanyard, dan atau lifeline) dengan benar

5. Sebelum Anda memulai pekerjaan di ketinggian, pastikan full body harness yang digunakan dalam kondisi baik

6. Kaitkan pengait lebih tinggi dari pinggang Anda untuk mengurangi besarnya hentakan saat terjatuh

7. Gunakan tangga / scafolding yang standar untuk menuju tempat kerja yang tinggi

8. Saat menggunakan tangga, perhatikan sudut kemiringan dan posisi tangga harus stabil

9. Apabila Anda menggunakan scafolding, pastikan sambungan-sambungan pipa scafolding sudah diikat maksimum dimasing-masing ujungnya

10. Setelah scafolding terpasang, mintalah petugas untuk memeriksa dan memasang safety sign / tanda aman

11. Setelah pekerjaan selesai, bersihkan lokasi seperti kondisi semula

12. Jangan lupa menutup Surat Ijin Kerja Anda

Referensi:

1. Permennaker  Nomor .386 Th.2016, Tentang Tentang K3 dalam pekerjaan pada ketinggian

2. https://www.apkpi.co.id/standard-bekerja-di-ketinggian berdasarkan-permenaker-no-9-tahun-2016/

3. https://lorco.co.id/12-cara-praktis-agar-anda-bisa-bekerja-di-ketinggian-dengan-aman/

4. Syarat Kesehatan karyawan dan Pengalaman Kerja dilapangan penulis. 

Dasar Pemikiran

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusia. Implementasi perwujudan ini dalam konsideran Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional. b. bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya. Pasal 14 Pengurus diwajibkan : a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja; b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 87 menyebutkan bahwa (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Pasal 5 Menjelaskan:  (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. 

Fakta dan Data

Pengejawantahan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut Pemerintah dalam hal ini Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia setiap tahunnya memberikan penghargaan SMK3 Award, bagi perusahaan yang telah menerapkan System Manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mengetahui berapa jumlah perusahaan di Indonesia sesuai dengan sensus yang di laksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan berdasar, Sensus Ekonomi 2016, saat ini Indonesia memiliki 26,71 juta usaha/perusahaan yang bergerak di sektor non pertanian. 

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menyatakan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) masih mendominasi komposisi 26,71 juta usaha/perusahaan non-pertanian itu berdasar skala bisnisnya. Tercatat Indonesia kini memiliki 26,26 juta usaha usaha/perusahaan non-pertanian. Hanya 0,45 juta usaha/perusahaan non-pertanian yang masuk dalam kategori Usaha Menengah Besar (UMB).  Baca selengkapnya di artikel "Indonesia Kini Punya 26,71 Juta Perusahaan ", https://tirto.id/cnz4, https://www.google.com/search?client=firefox-b-

"Jumlah perusahaan pada Sensus Ekonomi 2016 ini meningkat 17,51% dibanding dengan jumlah pada 2006," kata Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (27/4/2017). 

Bila dibedakan menurut skala usaha, 26,26 juta usaha (98,33%) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 450.000 perusahaan berskala Usaha Menengah Besar (UMB). "Jadi jumlah perusahaannya banyak, tapi kecil-kecil," ia menambahkan.

Perusahaan ini umumnya bergerak di sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebanyak 12,3 juta atau 46,17% dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Selain itu, banyak juga yang bergerak di bidang usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (16,72%) dan Industri Pengolahan (16,53%).  Menurut sebarannya, 79,53% perusahaan berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Hanyakurang dari 20% saja yang berada di luar Jawa dan Sumatera. "Sebagian besar masih terkonsentrasi di Jawa," tutupnya., 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis

"Jumlah perusahaan yang menerima penghargaan kecelakaan nihil tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun 2017. Dari 901 perusahaan pada 2017 menjadi 952 perusahaan pada 2018 atau naik 5,4%. Ini menjadi indikasi jika banyak perusahaan yang mulai sadar akan penerapan K3," ujar Menaker Hanif.

Sementara itu, sebanyak 1.465 perusahaan menerima penghargaan SMK3, 123 perusahaan mendapatkan penghargaan program P2HIV-AIDS, dan 15 Gubernur dinobatkan sebagai pembina K3 terbaik.

Data tersebut diatas secara gamblang dapat di resumekan seperti tabel dibawah ini:  

Jumlah Perusahaan UMB (PBS 27/4/2017)       : 450.000 Perusahaan  

Penerima SMK3 Award 2018                              : 1.465 Perusahaan 

Selisih                                                                     : 448.535 Perusahaan 

Percentage kepatuhan                                        : 3.25 % (Tiga koma dua lima persen)

Kesimpulan

Atas dasar data dan fakta pada table diatas jumlah perusahaan yang disampaikan oleh BPS dan berpa perusahaan yang mememnuhi kreteria system amajemen keselamatan dana kesehatan Kerja (SMK3 PP 50 TH.2012), maka perusahaan di Indonesia yang baru memenuhi SMK3 hanya 3.25% (1.465) atau dapat disimpulan bahwa perusahaan yang dalam operasionalnya telah melakukan pengendalian bahaya dan resiko sesuai prinsip SMK3.  Sedangkan jumalha perusahaan yang belum melakukan pengendalian bahaya resiko sesuai peraturan perundangan masih sangat banyak: 96.75% (448.535) perusahaan.

Dari kacamata kepatuhan dan implementasi system data tersebut sungguh sangat menghawatirkan akan potensi terjadinya kecelakaan Kerja di tempat Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 27 (2)

Undang-undang Nomor:1 Tahun 1970, Tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Suma’mur (1988), Higeine Perusahaan dan Kesehatan kerja

Sucofindo PT, (2012), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3

Soehatman Ramli (2019) Global Trends In S a f e t y 2 0 2 0 Menyambut 50 Tahun K3 Nasional 12 Januari 1970-2020. 

John Ridley (2003) Kesehatan dan Keselamatan Kerja

https://tirto.id/cnz4, 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4158955/jumlah-perusahaan-penerima-penghargaan-k3-meningkat-di-tahun-2018.

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sesuai Peraturan Perundangan RI

Bagaimana pelaksanaan jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang harus diberikan kepada karyawan/pekerja jawabnya tentu yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan ini di keluarkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

 Dasar Hukum yang melatarbelakangi hal tersebut bila di cermati sesuai dengan tataran hukum di Indonesia sebagai berikut:

 1. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

 2. Dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1970, Pasal 12 yang intinya adalah bahwa safety/keselamatan kerja adalah hak pekerja. Sedangkan Pasal 14 intinya safety/keselamatan adalah  kewajiban pengurus atau pengusaha.

 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 86 Pekerja berhak mendapat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan  dan perlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama. Pasal 87 Setiap perusahaan wajib menerapkan sistes manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

 4. Peraturan Pelaksanaan, Untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di atur dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tentang Penerapan Sistem Manajemen. Keselamatan dan Kesehatan Kerja , termaktub dengan jelas pada Pasal 5, Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. 

Yang dimaksud dengan “tingkat potensi bahaya tinggi” adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja.

 Referensi:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

3. Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Bekerja di dalam ruang terbatas (confined spaces) mempunyai resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja di dalamnya sangat tinggi resiko terjadinya kecelakaan bila faktor penyebab kecelakaan tidak dikendalikan dengan baik dan benar sesuai dengan syarat dan standar yang berlaku

Confined Space merupakan area yang memiliki akses terbatas dimana personel yang memasukinya memiliki resiko kekurangan oksigen atau terpapar gas beracun. Contoh confined space antara lain vessel, tangki, dan galian yang dalamnya lebih dari 1.5 m.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan Pekerjaan 

TAHAP PERSIAPAN

Adapun urutan dalam tahap Persiapan adalah sebagai berikut:

1.   Sebelum bekerja pastikan anda mengecek kondisi tubuh ke klinik, untuk memastikan kondisi anda dalam keadaan

baik.

2.   Identifikasi bahaya serta mitigasinya denganmembuat Job Safety Analysis (JSA) dan Surat Ijin Kerja Aman (SIKA)

3.   Cek kandungan gas yang ada di dalam confined space dan jangan masuk jika belum dinyatakan aman.

4.   Siapkan peralatan pendukung jika diperlukan untuk memasuki area Confined Space seperti SCBA, gas detector dan  blower. Cek selalu kondisi oksigen yang terdapat pada tabung SCBA.

5.   Pastikan area yang akan dimasuki telah terisolasi dengan menerapkan blind system dan LOTO.

6.   Lakukan safety briefing sebelum melakukan pekerjaan.

ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

APD yang digunakan untuk melakukan pekerjaan Confined Space adalah sebagai berikut:

1.   Gunakan Hand Glove

2.   Gunakan Breathing Apparatus

3.   Gunakan Safety Boot

4.   Gunakan Full Body Suit

5.   Gunakan Full Body Harness

6.   Gunakan safety Helm

7.   Gunakan Life Line

8.   Gunakan Sufflied Air Respirator

KETIKA BEKERJA

Prosedur yang harus dilakukan dalam bekerja adalah sebagai berikut:

1.   Ketika bekerja di Confined Space, pastikan minimal ada 1 orang yang berjaga di luar untuk mengawasi para pekerja.

2.   Letakan ID badge Anda di control board yang telah tersedia diluar man way jika ingin masuk ke dalam confined space.

3.   Selalu cek kandungan gas dan temperature dalam confined space.

4.   Selalu cek kondisi oksigen pada peralatan bantu pernapasan Anda (breathing apparatus).

5.   Lakukan istirahat, setelah anda memasuki confined space maksimum 1jam sekali.

SETELAH BEKERJA

Prosedur setelah melakukan pekerjaan confined space adalah sebagai berikut:

1.   Pastikan anda membersihkan kembali lokasi kerja anda, pastikan sudah tidak ada personel dan barang yang tertinggal di dalam.

2.   Laporkan kepada supervisor area, untuk melepas prosedur blind system dan LOTO sekaligus menutup ijin kerja.

Referensi:

Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan Kesehatan Kerja Departemen Tenaga Kerja RI.

http://andromeda.id/panduan-aman-bekerja-confined-space/

1.  Get Top Management Commitmnet

Yang harus dipersiapkan dengan sebaik baiknya adalah adanya komitmen dari  pucuk pimpinan, betapa pentingnya hal ini, apabila tidak ada komitmen yang tinggi dari awal /perencanaan niscaya sangat mungkin dalam perjalanan waktu persiapan baik dokumen maupun sumber daya maupun sumber dana akan mengalami masalah yang cukup serius. Lain halnya kalau dari pucuk pimpinan organisasi sedari awal sudah menunjukkan komitmennya akan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. 

2.  Train personnel 

Setelah mendapatkan komitmen dari pucuk pimpinan, maka tahapan selanjutnya adalah harus dilakukan training kepada karyawan prakatek yang baik  dimulai dari level, Manager, Supervisor, Group head/ Mandor sampai kepada seluruh karyawan. Tentu metode yang digunakan untuk hal ini masing-masing level akan berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Hal ini pula akan dipersiapkan untuk dibentuk tim yang bertugas mempersiapkan dokumen yang diperlukan yang terdiri dari berbagai bagian yang ada di organisasi tersebut.

3.  Prepare Policy Manual 

Tahapan ke tiga ini sudah mulai masuk ke persiapan dokumen yang paling esensial karena dengan Policy Manual ini menjadi bukti yang nyata bahwa perusahaan atau organisasi betul betul sudah mempersiapkan diri dengan baik.

4.  Prepare Operating Procedures 

Tahap ke empat ini lebih ke operasionalnya, organisasi harus membuat standard operating procedure (SOP) dari mulai aktifitas yang pokok sampai yang penunjang terutama yang beriko tinggi akan terjadinya kecelakaan, maka posisi SOP ini sangat sentral kaitannya dengan pengendalian kecelakaan kerja oleh sebab itu semaksimal mungkin seluruh aktifitas dalam organisasi harus sudah ada SOPnya. 

5.  Hold internal audit 

Untuk melihat dan mengevaluasi persiapan dari nomor 1 sampai dengan 4, sangat perlu dilakukan audit secara internal sehingga dapat diketahui gapnya mana yang sudah sesuai dengan persyratan mana yang belum, setelah diketahui gapnya segera dilakukan pembenahan, setelah itu organisasi dapat melanjutnya ke tahap selanjutnya.

6. Select registrar 

Setelah mantap dan yakin bahwa dokumen yang dipersiapkan sudah sesuai dengan persyaratannya, maka organisasi dapat melanjutnya ke tahapan selanjutnya yakni, melakukan pendaftaran ke Lembaga sertifikasi yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

7.  Go through registration process 

Selanjutnya mengikuti proses pendaftaran tentu dengan melengkapi dokumen yang di perlukan, bahkan kalau dalam proses internal audit organisasi belum yakin betul akan terpenuhinya persyaratan dapat meminta kepada Lembaga sertifikasi untuk dilakukan inisial audit, sehingga diharapkan saat final audit betul-betul hasilnya sesuai dengan yang diharapkan organisasi. 

8.  Obtain ISO registration 

Setelah proses registrasi organisasi akan mendapatkan nomor pendaftaran dari Lembaga sertifikasi. Setelah tahapan ini posisi organisasi hanya menunggu dan menjaga harus betul betul system yang sudah diterapkan tersebut jalan dengan baik dan ter refleksi dilapangan, bahwa semua aktifias telah dilakukan sesuai dengan SOPnya.